http://digilib.unila.ac.id/go.php?id=laptunilapp-gdl-s2-2006-kherlani-498
Oleh: Kherlani
S2 - Magister Management
Dibuat: 2006-11-22 , dengan 1 file(s).
Keywords: Manajemen Keuangan
Subject: MANAJEMEN KEUANGAN
Call Number: 658.15 Khe k
Praktek pengelolaan keuangan sektor publik dilakukan dengan pendekatan superioritas, sehingga perlu dilakukan pelurusan kembali dalam pengelolaan keuangan pemerintah itu sendiri dengan menerapkan berbagai prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) yang sesuai dengan ruanglingkup pemerintahannya. Oleh karena itu, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 juga mengatur beberapa hal yang selama ini belum mendapatkan perhatian yang serius dan lebih memadai, diantaranya fungsi-fungsi pengelolaan kas, perencanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan piutang dan investasi serta pengaturan barang dan kekayaan lainnya yang dimiliki oleh negara dan daerah. Dalam perspektif ketentuan ini, terdapat 3 (tiga) stelsel pengelolaan keuangan berupa otorisator, ordonator dan comtabel, tetap dipertahankan. Hanya saja pembagian kewenangan 3 (tiga) stelsel dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 lebih dipertegas sehingga lebih menjamin terselenggaranya mekanisme saling uji (check and balance) antara pemegang kewenangan (ordonnateur) dengan pemegang kewenangan kebendaharaan (wink/hie).
Penyelenggaraan kewenangan administratif diserahkan sepenuhnya kepada Satuan Kerja Pengguna Anggaran (Sekretariat Pemerintah Kota Bandarlampung dan seluruh Dinas/Instansi/Kantor dan Kecamatan), sedangkan penyelenggaraan kewenangan kebendaharaan diserahkan kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan. Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, maka Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan, juga ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Penerapan pola pemisahan kewenangan tersebut harus dilaksanakan secara konsisten sehingga pengelolaan keuangan daerah dalam perspektif pengelolaan keuangan negara akan menjadi efektif.
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi upaya penyempurnaan penatausahaan keuangan daerah melalui peningkatan fungsi perbendaharaan pads Pemerintah Kota Bandarlampung dan mengetahui pengaruh dari : (1) Keefektifan kebijakan Penyempurnaan penatausahaan keuangan daerah melalui peningkatan fungsi perbendaharaan, (2) Besaran pengaruh peningkatan fungsi perbendaharaan terhadap efektifitas upaya peningkatan penyempurnaan penatausahaan keuangan daerah, (3) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penyempurnaan penatausahaan keuangan daerah melalui peningkatan fungsi perbendaharaan.
diselenggarakan pada bulan Oktober – Nopember 2005 dengan mengambil sample (judgment sampling) sebanyak 41 responden dari Satuan Kerja Pengelola Keuangan pada lingkupPenelitian Pemerintah Kota Bandarlampung.
Model yang digunakan penulis untuk membuktikan hipotesis adalah Analisis Regresi Logistik Binary dan Analisis Diskriminan kedua analisis tersebut menggunakan Backward Method serta SWOT Analysis untuk melengkapi dan memperkuat hasil temuan hipotesis secara statistik.
Memperhatikan temuan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan penulis tentang efektifitas penyempurnaan penatausahaan keuangan dipengaruhi secara signifikan oleh terselenggaranya peningkatan fungsi perbendaharaan yaitu : Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan pada Pemerintah Kota Bandarlampung berjalan secara efektif, tidak terbukti atau peningkatan seluruh fungsi –variabel– perbendaharaan belum terbukti berjalan secara efektif.
Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan Model Regresi Logistik dan Model Analisis Diskriman, diperoleh temuan yang sama, yaitu : peningkatan fungsi perbendaharaan Variabel Perencanaan dan Pengawasan tidak memiliki pengaruh yang nyata (statistically not significant) terhadap keefektifan penyempurnaan penatausahaan keuangan daerah pada tingkat keyakinan 95%. Hanya variabel / faktor Penganggaran dan Pelaksanaan yang berpengaruh secara signifikan terhadap efektifitas penyempurnaan penatausahaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bandarlampung, pada tingkat keyakinan 95%.
Ketidakefektifan variabel / faktor : Perencanaan dan Pengawasan diduga karena aspek kegiatan Perencanaan dan Pengawasan banyak melibatkan pihak "luar" Satuan Kerja Pengelola Keuangan atau dengan kata lain, keterlibatan "aparat non-keuangan" pada kegiatan penyusunan Perencanaan dan Pengawasan sangat mendominasi, sehingga penyelenggaraan Perencanaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan tidak terlihat berpengaruh nyata. Hal ini diperkuat dengan hasil kajian SWOT Analysis, bahwa factor eksternal (di luar Satuan Kerja Pengelola Keuangan) sangat berperan untuk terselenggaranya keefektifan penyempurnaan penatausahaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bandarlampung.
Translation:
Diselenggarakan pada bulan Oktober – Nopember 2005 dengan mengambil sample (judgment sampling) sebanyak 41 responden dari Satuan Kerja Pengelola Keuangan pada lingkupPenelitian Pemerintah Kota Bandarlampung.
Model yang digunakan penulis untuk membuktikan hipotesis adalah Analisis Regresi Logistik Binary dan Analisis Diskriminan kedua analisis tersebut menggunakan Backward Method serta SWOT Analysis untuk melengkapi dan memperkuat hasil temuan hipotesis secara statistik.
Memperhatikan temuan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan penulis tentang efektifitas penyempurnaan penatausahaan keuangan dipengaruhi secara signifikan oleh terselenggaranya peningkatan fungsi perbendaharaan yaitu : Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan pada Pemerintah Kota Bandarlampung berjalan secara efektif, tidak terbukti atau peningkatan seluruh fungsi –variabel– perbendaharaan belum terbukti berjalan secara efektif.
Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan Model Regresi Logistik dan Model Analisis Diskriman, diperoleh temuan yang sama, yaitu : peningkatan fungsi perbendaharaan Variabel Perencanaan dan Pengawasan tidak memiliki pengaruh yang nyata (statistically not significant) terhadap keefektifan penyempurnaan penatausahaan keuangan daerah pada tingkat keyakinan 95%. Hanya variabel / faktor Penganggaran dan Pelaksanaan yang berpengaruh secara signifikan terhadap efektifitas penyempurnaan penatausahaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bandarlampung, pada tingkat keyakinan 95%.
Ketidakefektifan variabel / faktor : Perencanaan dan Pengawasan diduga karena aspek kegiatan Perencanaan dan Pengawasan banyak melibatkan pihak "luar" Satuan Kerja Pengelola Keuangan atau dengan kata lain, keterlibatan "aparat non-keuangan" pada kegiatan penyusunan Perencanaan dan Pengawasan sangat mendominasi, sehingga penyelenggaraan Perencanaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan tidak terlihat berpengaruh nyata. Hal ini diperkuat dengan hasil kajian SWOT Analysis, bahwa factor eksternal (di luar Satuan Kerja Pengelola Keuangan) sangat berperan untuk terselenggaranya keefektifan penyempurnaan penatausahaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bandarlampung.
The research was carried out in October through November 2005 taking 41 respondent judgment sampling from Financial Management Working Unit within the scope of the Municipality of Bandarlampung
The Binary Logistic Regression Analysis and Discriminant Analysis were the models applied by the writer to demonstrate his her hypothesis using Backward Method as well as SWOT Analysis to complete and to strengthen or to reinforce hypothetical findings result statistically.
Looking at the remit and the discussions, it could be concluded that submitted hypothesis concerning the. effectiveness of the financial structuring improvement would Significantly affected by the carrying out of the increasing the treasury function, namely : Planning, Budgeting, Implementation and Supervision on the Government of the Municipality of Bandarlampung was effectively run, was not proven or the Improvement of all the treasury function - variable have not been proven to be effectively carried out.
Based on the result of using logistic Regression Model and Discriminant Analysis Model, the same result have been gained, namely : Planning and Supervising Variables of the increasing treasury function have statistically not significant effect on the provincial
financial structuring improvement at the 95% level of confidence. The variables of Budgeting and Implementation were the only factors that have statistically significant effect on the. effectiveness of the district financial structuring improvement at the Government of the Municipality of Bandarlampung. at the 95 % level of confidence
The insignificance of the planning and supervising variables I ./actors was expected to be due to the many involvement of parties "outside" the Financial Management Working Unit or in other words., the involvement of "non- financial apparatus" In the activity of arranging or compiling the Planning and Supervising was strongly dominate, y that the carrying, out of planning and Supervising by the Financial Management Working Unit was not significant This was strengthen by the SWOT Analysis result, that external factor (outside. the. Financial Management Working Unit) played an important and strong role for the effectiveness of the provincial structuring improvement at the Government of the City of Bandarlampung.
Hubungi kami:
DL Name: Lampung University Library
PublisherID: LAPTUNILAPP
Organization: Lampung University
Contact: Perpustakaan Universitas Lampung
Address: Jl.Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1
City: Bandar Lampung
Region: Lampung
Country: Indonesia
Phone: 62-721-706352
Fax: 62-721-706351
Admin Email: dedi[at]unila.ac.id
CKO Email: library[at]unila.ac.id
